Program 3 Juta Rumah Gratis Prabowo

program 3 juta rumah Prabowo - program rumah gratis Prabowo - rumah gratis prabowo

Program 3 Juta Rumah Gratis Prabowo

Pusatpasir.com – Mendapatkan rumah layak huni adalah impian banyak orang, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam kampanye Pilpres 2024, Prabowo Subianto menggagas program “Rumah Gratis” sebagai salah satu janji utamanya.

Program ini bertujuan untuk menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat yang belum mampu memiliki tempat tinggal. Namun, bagaimana sebenarnya rencana program ini? Apakah ini solusi nyata atau sekadar janji kampanye?

Program pembangunan rumah yang digenjot pemerintahan Prabowo Subianto dibayangi kegagalan proyek serupa pada pemerintahan sebelumnya. Apakah target pembangunan tiga juta rumah per tahun realistis?

Apa Itu Program Rumah Gratis Prabowo?

Program rumah Prabowo - program rumah - program rumah gratis

Program “Rumah Gratis” adalah inisiatif yang diusung oleh Prabowo Subianto untuk menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah (MBR).

Program ini bertujuan untuk mengurangi backlog perumahan di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tujuan Program Rumah Gratis

  1. Mengatasi Masalah Perumahan:
    Indonesia masih menghadapi kekurangan rumah layak huni, terutama di daerah perkotaan. Program ini diharapkan dapat mengurangi backlog perumahan.

  2. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat:
    Dengan memiliki rumah layak huni, masyarakat diharapkan dapat hidup lebih sejahtera dan produktif.

  3. Mengurangi Kesenjangan Sosial:
    Program ini bertujuan untuk memberikan akses perumahan yang merata, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

Alokasi APBN Rp5,27 triliun

Program tiga juta rumah per tahun adalah salah satu janji kampanye Prabowo dalam Pilpres 2024 silam.

Kala itu, dia berjanji akan membangun dua juta unit rumah di pedesaan dan satu juta unit di perkotaan. Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo sempat menyebut target 15 juta unit rumah dalam lima tahun atau satu periode pemerintahan bakal tercapai.

Untuk merealisasikan program ambisius ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengalokasikan anggaran untuk Kementerian PKP sebesar Rp5,27 triliun pada 2025.

Pemerintah juga telah menganggarkan Rp35 triliun untuk pembiayaan perumahan. Rinciannya:

  • Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah.
  • Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp0,98 triliun untuk 240.000 unit rumah
  • Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp4,52 triliun untuk 743.940 unit rumah.
  • Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar Rp1,8 triliun untuk 14.200 unit rumah.

Untuk memuluskan program ini, pemerintah juga bakal menghapus ketentuan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) sebesar 0%, Bentuk Bangunan Gedung (BBG) 0%, dan penghapusan PPN selama enam bulan untuk rumah di bawah Rp2 miliar.

Spesifikasi 3 Juta Rumah Gratis Prabowo

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang mengungkap spesifikasi 3 juta rumah gratis yang akan dibangun Presiden Prabowo Subianto.

Bonny mengatakan spesifikasi ini masih terus dimatangkan.

Namun, ada beberapa hal yang sudah ia bisa bagikan ke publik.”Kita tetapkan tipe 36, 70 meter, pagu Rp100 juta,” kata Bonny pada diskusi Ngobrol Santai Apersi dan Satgas Perumahan di Jakarta, Jumat (17/1).

Bonny berkata program ini akan dilaksanakan di 75 ribu desa. Pemerintah bakal membangun 25 rumah gratis di setiap desa.

Dia berkata pemerintah akan membayarkan cicilan kredit perumahan rakyat (KPR) Rp600 per orang ribu per bulan. Tenor cicilan akan berlangsung 25 tahun.

“Pemerintah membayarkan Rp600 ribu. Kalau ditanya kalau beli rumah cicilan Rp1 juta bisa enggak? Bisa saja, dia nambah Rp400 ribu. Tapi di tahun pertama Pak Prabowo enggak mau segitu, Pak Prabowo ingin seragam. Jangan sampai ada yang mangkrak,” ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap APBN 2025 mendukung sektor perumahan dengan anggaran Rp40,27 triliun.

Angka itu dibagi untuk likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit, subsidi bantuan uang muka (SBUM) Rp0,98 triliun untuk 240.000 unit, subsidi selisih bunga (SSB) Rp4,52 triliun untuk 743.940 unit, dan Tapera Rp1,8 triliun untuk 14.200 unit.